Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2023

PeraturanPedia.com – Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pemerintahan Gampong

ABSTRAK

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka {(Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peran, tugas dan kewenangan secara tersendiri kepada Pemerintahan Desa yang mana untuk Aceh khususnya Kabupaten Aceh Barat Daya disebut Pemerintahan Gampong;
3. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong, perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. bahwa untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan gampong sesuai dengan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu diatur dengan Qanun;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢
6. , perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemerintahan Gampong.

Dasar hukum Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2023 ini adalah:

1. UUD NRI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 TAhun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 TAhun 2016;
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2023 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://jdih.acehbaratdayakab.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.