Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa guna menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan dicabut.

Dasar hukum Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2019 ini adalah:

1. Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017.

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Noor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lambaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.05 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.