Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemerintahan Gampong

ABSTRAK

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa susunan organisasi dan tata kerja pemerintah gampong sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dasar hukum Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019 ini adalah:

Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011
Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010.

Dalam Qanun ini mengatur beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong yang diubah yaitu susunan perangkat gampong dan mekanisme pengangkatan dan pemberhenrian perangkat gampong.