Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pajak Hiburan

ABSTRAK

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Hiburan merupakan jenis Pajak Kabupaten/Kota;
bahwa Pajak Hiburan merupakan salah satu potensi PAD sekaligus wujud dari peran serta masyarakat untuk mendukung kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dasar hukum Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016 ini adalah:

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Peraturan ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum;
Nama, Objek dan Subjek Pajak;
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
Wilayah Pemungutan;
Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak;
Kedaluwarsa;
Insentif Pemungutan;
Penyidikan;
Sanksi Administratif;
Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.