Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya

ABSTRAK

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dengan semangat mewujudkan otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri serta untuk lebih menggali potensi daerah dan memaksimalkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, maka diperlukan suatu Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang mempunyai fungsi profit oriented dan public service;
bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Aceh Jaya serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengakomodasi peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, dengan menggali berbagai sektor usaha;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda;
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Jaya tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Barajaya.

Dasar hukum Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2021 ini adalah:

Dasar hukum Qanun ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018.

Qanun ini terdiri atas 35 pasal dan 15 bab:
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Nama dan Tempat Kedudukan;
Bab III Maksud dan Tujuan;
Bab IV Kegiatan Usaha;
Bab V Tata Kelola;
Bab VI Jangka Waktu Berdiri Perusahaan;
Bab VII Modal dan Saham;
Bab VIII Struktur Organisasi;
Bab IX Kepegawaian;
Bab X Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
Bab XI Rencana Kerja dan Laporan Tahunan;
Bab XII Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih;
Bab XIII Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan;
Bab XIV Pembubaran dan Likuidasi;
Bab XV Ketentuan Penutup.