Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung

ABSTRAK

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa berdasarkan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 dan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk meciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya dan harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dasar hukum Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2016 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005.

Peraturan ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum;
Azas, Maksud, Tujuan, dan Lingkup;
Fungs dan Klasifikasi Bangunan Gedung;
Persyaratan Bangunan Gedung;
Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
Pembinaan;
Ketentuan Penyidikan;
Ketentuan Peralihan, dan
Ketentuan Penutup.