Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang

ABSTRAK

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
3. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, metka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yanag ditetapkan Qanun;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf B huruf c dan huruf b perlu membentuk Kanan Kabupaten Aceh Jaya tentang retribusi pelayanan Tera/Tera ulang

Dasar hukum Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2019 ini adalah:

1. Dasar Hukum Qanun ini adalah: UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017
11. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998.

– Dalam Qanun ini mengatur 37 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum;
BAB II Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang;
BAB III Nama, Objek Dan Subjek Retribusi;
BAB IV Pemanfaatan;
BAB VIII Pemanfaatan;
BAB IX Keberatan;
BAB X Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
BAB XI Kedaluwarsa;
BAB XII Pembukuan dan Pemeriksaan;
BAB XIII Insentif Pemungutan;
BAB XIV Sanksi Administrasi;
BAB XV Penyidikan;
BAB XVI Ketentuan PIdana;
BAB XVII Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2019 melalui link di bawah ini:

Download PDF (1.42 MB)

Preview Dokumen

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.