Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

ABSTRAK

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk meciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
bahwa retribusi pelayanan kepelabuhan merupakan salah satu potensi PAD sekaligus wujud dari peran serta masyarakat untuk mendukung kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa retribusi pelayanan kepelabuhan merupakan jenis retribusi jasa usaha kabupaten/kota.

Dasar hukum Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2016 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2010.

Peraturan ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum;
Nama, Obek, Subjek dan Wajib Retribusi;
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi;
Struktur dan Besarnya Tarif;
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
Kadaluwarsa Penagihan;
Sanksi Administrasi;
Insentif Pemungutan, dan
Ketentuan Penutup.