Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK
Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintaah Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRK, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemkab. Aceh Tengah kepada masyarakat dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/871/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kab. Aceh Tengah tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Mo.9 Tahun 2015, Bupati mengajukan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK kepada DPRK dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dasar hukum Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2018 ini adalah:
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No.7 (drt) Tahun 1956
Undang-Undang No.12 Tahun 1985
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang No.28 Tahun 1999
Undang-Undang No.17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang No.15 Tahun 2004
Undang-Undang No.33 Tahun 2004
Undang-Undang No.11 Tahun 2006
Undang-Undang No.28 Tahun 2009
Undang-Undang No.12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013