Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/ Kota dan sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dasar hukum Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2011 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
17. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
18. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000
19. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000
20. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007
21. QANUN ACEH Nomor 3 Tahun 2007.

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan,Tarif dan Cara Penghitungan, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang, Ketentuan bagi Pejabat, Penetapan,Tata Cara Pembayaran,dan Penelitian, Penagihan, Pengurangan, Keberatan,Banding dan Gugatan, Pembetulan,Pembatalan,Pengurangan Ketetapan,dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan, Kedaluwarsa, Pembagian Hasil dan Pemanfaatan Penerimaan Pajak, Ketentuan Khusus, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (395.8 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.