Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak-pajak Daerah

ABSTRAK

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberi peluang kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk menjamin terlaksananya kewenangan dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dan kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pajak-Pajak Daerah.

Dasar hukum Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
22. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
26. QANUN ACEH Nomor 3 Tahun 2007.

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Pajak, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan,Keringanan,dan Pembebasan Pajak, Keberatan dan Banding, Pembetulan,Pembatalan,Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pembagian Hasil dan Pemanfaatan Penerimaan Pajak, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (207.01 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.