Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2013

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam upaya menjamin terlaksananya pemungutan retribusi perizinan tertentu yang mampu memberikan kepastian hukum, transparansi dan keadilan bagi masyarakat serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat di Kabupaten Aceh Timur, yang diharapkan akan mampu menjamin terwujudnya keteraturan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat dan kepentingan umum, sehingga Retribusi Perizinan Tertentu tidak dimaksudkan mencari keuntungan/manfaat sebesar-besarnya dari orang pribadi atau badan, melainkan hanya menutupi sebagian atau seluruhnya biaya yang dikeluarkan pemerintah atas pelayanan atau pemberian perizinan tertentu dimaksud.

Dasar hukum Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2013 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
7. Undang-Undang No.1 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
13. Undang-Undang No.22 Tahun 2009
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
28. QANUN ACEH Nomor 5 Tahun 2011.

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, IMB dan Retribusi IMB, Izin Gangguang dan Retribusi Izin Gangguan, Izin Trayek dan Retribusi Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan, Wilayah Pemungutan, Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaraan, Sanksi Administratif, Penagihan, Keberatan, Kedaluarsa Penagihan, Peninjauan Tarif Retribusi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Penyelenggaraan Perizinan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan dan Penegakan Hukum, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (426.9 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.