Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2015

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

ABSTRAK

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2015 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
14. QANUN ACEH Nomor 5 Tahun 2011.

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Bantuan Keuangan, Tata Cara Pengajuan Bantuan Keuangan, Verifikasi Kelangkapan Administrasi, Penggunaan Bantuan Keuangan, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan, Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (85.24 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.