Qanun

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

  1. bahwa dalam pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ Tanggal 19 Juli 2017 tentang tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Pencabutan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Izin Gangguan di Daerah Pemerintah Kabupaten ceh Utara berkewajiban melakukan pencabutan Qanun terkait dengan Izin Gangguan dan pungutan retribusi Izin gangguan yang dapat menghambat (iklim Investasi di Daerah);
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pencabutan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Ganggun;

Dasar hukum Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2019 ini adalah:

  1. Pasal 18 ayat (6)
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
  8. Undang-Undang No.32 Tahun 2009
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017.

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Pencabutan atas Qanun Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan terdiri dari Pasal 1 dan Pasal II.

DETAIL PERATURAN

Entitas
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Nomor
3 Tahun 2019
Tahun
2019
Tentang
Qanun Tentang Pencabutan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan
Ditetapkan Tanggal
02 September 2019
Diundangkan Tanggal
02 September 2019
Berlaku Tanggal
02 September 2019
Sumber
BD.2019/No.3

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.28 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.

Recent Posts

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 24 Tahun 2024

Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Daerah

3 minggu ago

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2024

Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum…

3 minggu ago

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 22 Tahun 2024

Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyediaan Seragam Sekolah Gratis di Kabupaten Sumbawa Barat

3 minggu ago

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2024

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah…

3 minggu ago

Peraturan Bupati Malinau Nomor 41 Tahun 2024

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Ongkos Angkut Bagi…

3 minggu ago

This website uses cookies.