Qanun Kabupaten Simeuleu Nomor 12 Tahun 2012

Qanun Kabupaten Simeuleu Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK

Qanun Kabupaten Simeuleu Nomor 12 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin gangguan, Pemerintah Kabupaten memerlukan sumber pendapatan yang mampu mendukung peningkatan pelayanan izin gangguan dan berdasarkan ketentuan Pasal 144 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten berwenang untuk memungut Retribusi Izin Gangguan.

Dasar hukum Qanun Kabupaten Simeuleu Nomor 12 Tahun 2012 ini adalah:

1. Dasar Hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
21. QANUN ACEH Nomor 5 Tahun 2011.

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek,dan Subjek Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Golongan Retribusi, Perizinan, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengambilan Kelebihan Pembayaran, Pengurangan,Keringanan,dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (123.97 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.