Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 21 Tahun 2004 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Sukamara dan untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, dipandang perlu menggali sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, diantaranya adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 21 Tahun 2004 ini adalah:
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI;
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI;
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF;
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;
BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI;
BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN;
BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG;
BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN;
BAB XI SANKSI ADMINISTRASI;
BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN;
BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN;
BAB IV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI;
BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN;
BAB XVI KETENTUAN PIDANA;
BAB XVII PENYIDIKAN;
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
DETAIL PERATURAN
STATUS PERATURAN
Dicabut dengan :
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.